Aprilani Yustin Ficardo Jadi Nakhoda Baru DKL

BANDARLAMPUNG-- Istri Gubernur Lampung, Aprilani Yustin Ficardo, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung (DKL) 2015-2019 dalam Musyawarah VII DKL di Balai Keratun Pemprov Lampung, Senin (6/7/2015).

Yustin dipercaya para seniman Lampung menggantikan Ny. Syafariah Widianti yang sudah kali menjabat sebagai Ketua Umum DKL. Terpilihnya Yustin juga tidak lepas dari keinginan Atu Ayi, sapaan akrab Syafariah Widianti, yang menginginkan agar DKL dipimpin oleh sosok muda yang bisa mengakomodasi kepentingan para seniman dan Pemrov Lampung untuk memajukan kesenian di Lampung.

Karena terpilih sebagai formatur tunggal, istri Gubernur Lampung Ridho Ficardo dipercaya untuk membentuk kepengurusan DKL. Ia diberi hak untuk menentukan nama-nama pengurus yang akan duduk di DKL.

Penyerahan tampuk pimpinan baru DKL ditandai dengan penyerahan pataka DKL kepada Aprilani Yustin Ficardo oleh pimpinan sidang Muswayarah DKL, Hermansyah GA.

Mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum DKL, dalam sambutannya Yustin mengaku terhormat karena baru pertama kalinya berada di tengah-tengah para seniman Lampung dan langsung dipercaya menjadi organisasi seniman.

Yustin mengaku, ia akan berusaha menjalankan amanah para seniman dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ia berharap para seniman di Lampung mendukung dirinya untuk bekerja secara bersama-sama memajukan seni di Lampung sehingga lebih memiliki greget.

“Sebab majunya pembangunan tidak hanya merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama, tanpa terkecuali para pelaku seni,” ujarnya.

Yustin berharap, pada masa mendatang  DKL akan melahirkan melahirkan ide atau  gagasan untuk menumbuhkembangkan etos kerja yang harmonis, sinergis, dan koordinasi yang baik antara DKL dengan Pemerintah Daerah dalam menciptakan karya-karya yang baik di bidang kesenian menuju Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera.

Terkait kepengurusan DKL yang akan dibentuknya, Yustin berjanji dalam waktu seminggu dirinya akan menyelesaikan tugas tersebut.

"Insya Allah saya akan memilih orang-orang yang pas dan bisa bekerja sama dengan baik sehingga membuat DKL dan kesenian di Lampung makin maju," katanya.

Meskipun berlangsung lancar, pelaksanaan Musyawarah DKL tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik yang mengemuka antara lain terkait perubahan AD/ART dan keikutsertaan seniman dalam Musyawarah DKL.

Panji Utama, misalnya, tidak bisa ikut Musyawarah karena namanya tidak ada dalam daftar peserta. Padahal, menurut informasi dari Komite Sastra DKL, Panji merupakan nama yang direkomendasikan menjadi wakil Komite Sastra.

Sementara Dahta Gautama, seorang  penyair, tidak mau ikut Musyarah karena diharuskan mengisi biodata dan menyerahkan pas foto. Bagi Dahta, syarat seperti itu  berlebihan.

sumber: teraslampung.com

Syaiful Irba Tanpaka: Hidup untuk Seni

Syaiful Irba Tanpaka, hidup untuk seni

Tanggal 9 Desember 1961 adalah hari yang bahagia bagi pasangan Sidi Zainuddin dan Sa’ah, karena pada hari itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Syaiful Irba Tanpaka di klinik Bersalin Santa Anna Bandarlampung. Syaiful adalah anak keenam dari enam bersaudara. Walaupun Syaiful lahir dan besar di Lampung, tapi sesungguhnya beliau bukan keturunan asli Lampung, ayah Syaiful berasal dari Sumatera Barat dan Ibu berasal dari Banten.

Pendidikan Syaiful dari SD hingga SMA di habiskan di Lampung. Saat kecil, Syaiful bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Kupangkota, selepas SD, ia melanjutkan ke SMP Pelita Telukbetung, tahun 1981 Syaiful lulus dari SMP dan melanjutkan ke SMA PGRI di Tanjungkarang. Kegiatan bersastra Syaiful dimulai dari dia duduk di bangku SMP, saat itu ia mengelola Majalah Dinding (Mading) yang ada di sekolahnya dan ia juga bergabung dengan Sanggar Ragam Budaya, saat itulah Syaiful mulai mengasah bakat seninya dengan serius. Setelah lulus SMA, Syaiful Irba Tanpaka melanjutkan ke Unversitas Muhammadiyah Lampung, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tetapi kerena ketidak cocokannya ia dengan ilmu tersebut, akhirnya pada semester empat ia berhenti kuliah, dan lebih memilih mengabdikan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Awal mula Syaiful menjadi PNS, Ia ditugaskan di Kantor Mawil Pertahanan Sipil daerah Tingkat II Lampung Selatan, hingga tahun 2003. Di sela-sela kesibukannya menjadi PNS, Syaiful masih sempat meluangkan waktunya untuk paduli pada seni dan budaya Lampung. Dewan Kesenian Lampung adalah tempat dimana Syaiful mengabdikan diri pada seni.

Syaiful Irba Tanpaka, saat membacakan satu sajak Sitor Situmorang

Totalitas pada seni dan budaya, ditunjukan oleh Syaiful dengan pernah beberapa kali menjabat sebagai sekertaris dan pernah juga menjadi Ketua Harian. Selain sibuk di DKL, Syaiful juga mengasuh Komunitas Anak di Kisah Teater Bocah. beberapa kali komunitas itu sering melakukan pementasan teater.

Aktivitas seni Syaiful dimulai pada tahun 1976, ketika itu ia bergabung dengan Sanggar Budaya Lampung. Saat itu Syaiful ikut mementaskan “Tenggelamnya kapal Van Der Wijk” karya Buya Hamka yang disutradarai oleh M.Z. Simatupang, ia pernah juga mendukung pementasan “Krikil” bersama Sanggar Ragam Budaya, dan masih banyak lagi pementasan yang saat itu dilakukan olehnya. Syaiful Irba Tanpaka baru menulis puisi pada tahun 1981, di Sanggar itulah Syaiful memupuk kecintaannya pada seni, khususnya sastra.

Bermodal mesin tik yang dipinjamkan Isbedy, Syaiful mulai mencari ide tulisan, berjam-jam dihabiskan olehnya hanya untuk menciptakan sebuah puisi, tak kenal rasa lelah, dan rasa kantuk yang semakin menyerang ia tetap termotivasi untuk menciptakan puisi. Puisi “Koral Biru”, adalah puisi pertama Syaiful yang menghantarkan dirinya menjadi sastrawan. Puisi yang dibuat pada tahun 1981, di kamar Isbedy Stiawan ZS, saat itu Isbedy telah menjadi sastrawan yang terkenal, dan karya-karyanya banyak dibicarakan. Isbedy yang saat itu melihat bakat Syaiful yang begitu besar dalam menulis puisi, kemudian mengirimkan puisi “Koral Biru” ke surat kabar Swadesi. Tanggal 12 Mei 1981 adalah hari yang berarti dalam perjalanan Syaiful menjadi sastrawan, tepat pada tanggal itu puisi “Koral Biru” dimuat.

Setelah puisi Syaiful yang pertama dimuat di surat kabar, teman-temannya, Isbedy Stiawan ZS, A.M. Zulqarnain, dan Muhammad Rich berlomba-lomba mengirimkan karya-karya mereka ke berbagai media massa. Tantangan untuk membayar uang tanda kalah, jika karya salah satu dari mereka tidak dimuat, menjadi motivasi dalam diri mereka.

Ketertarikan Syaiful dengan puisi, secara pribadi diawali dengan membaca puisi Piek Ardijanto Soeprijadi dan Djawawi Imron. Piek adalah sastrawan yang berprofesi sebagai guru. Menurut Syaiful puisi-puisi Piek laksana membaca alunan lagu.

Tidak sebatas puisi yang ia tulis, cerpen juga ditulis oleh Syaiful, “Tembok” adalah cerpen yang pertama dimuat pada harian umum Suara Karya Dalam berproses krearif, Syaiful ternyata tidak hanya menulis puisi, cerpen dan esai pun juga banyak dihasilkan oleh Syaiful. Disamping beberapa esai yang Syaiful tulis, ia juga menyempatkan menulis resensi di beberapa surat kabar “Suara dari Negeri Minoritas” Lampung Post 15 September 1996, “Menimbang Sastra feminis” Trans Sumatera 14 Mei 2000.

Sepak terjang Syaiful dalam dunia seni tak berbendung, setelah menulis puisi, cerpen dan esai, Syaiful juga menulis naskah drama dan menyutradarai. “Sang Komandan” adalah drama yang disutradarai oleh Syaiful yang dipentaskan oleh Kelompok Teater Lampung pada tahun 1988.

Produktivitasnya tenyata tidak hanya menuai simpati dari penikmat dan pemerhati sastra yang ada di Lampung. Bersama Isbedy Stiawan ZS, Achmad Rich, Naim Emel Prahana, Sugandi Putra dan Iwan Nurdaya Djafar pada tahun 1987 diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk membacakan puisi-puisinya dalam acara Forum Puisi Indonesia ’87 di Taman Ismail Marzuki. Pertemuan Sastrawan Nusantara di Kayutaman, Sumatera Barat tahun 1997, Festival Puisi PPIA Surabaya pada tahun 2002, Kongres Cerita Pendek II di Jimbaran Bali pada tahun 2002, Kongres Kebudayaan di Bukittinggi pada tahun 2003, Kongres Kesenian di Jakarta dan Papua pada tahun 2005.

Berbagai penghargaan pun telah diraih Syaiful dalam perjalanannya menjadi sastrawan. Tahun 1987, ia pernah meraih juara satu Lomba Penulisan Puisi Bentoel’87 yang diselenggarakan oleh PT Radio Suara Bhakti. Tahun 1992, prosa Syaiful yang berjudul “Bandarlampung Suatu Hari dalam Buku Harianku” memenangkan Lomba Mengarang Bumi Kelahiran yang diselengarakan oleh Penerbit Puspa Swara Jakarta. Tahun 1993, ia memenangkan Penulisan Cerita Tradisional, tahun 1995 menjadi nominator Penulisan Puisi Kemerdekaan ANTV, pada tahun 1999 meraih juara satu penulisan esai Desaku Maju Sakai Sembayan Se-Lampung, pada tahun 1999 Syaiful mendapatkan penghargaan atas karyanya dari Depparsenibud (Depertemen Pariwisata Seni dan Budaya) pada malam penghargaan Malam Pesona Budaya, masuk tujuh puisi terbaik “Borobudur Award 1997”, juara IV Lomba Cipta Puisi Krakatau Award I pada tahun 2002, dan masih banyak penghargaan yang ia raih dalam perjalanannya menjadi sastrawan.

Kepenyairan Syaiful Irba Tanpaka, juga tidak luput dari perhatian rekan-rekannya sesama sastrawan. Panji Utama, sastrawan yang tinggal di Bandarlampung dalam Surat Kabar Yudha Minggu Sport dan Fiksi, 11 September 1988. Panji mengkritisi ketidakcermatan Syaiful dalam mempergunakan dan memilih kata, Panji menyayangkan ketidakcermatan Syaiful dalam menggunakan huruf kapital. Menurut Panji, Syaiful seolah ingin menyulap sajaknya yang biasa menjadi karya yang bernilai sufistik dengan menggunakan klitika –Ku dan –Mu yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil.

Syaiful Irba Tanpaka juga sering memberikan komentar tentang proses kreatif sastrawan-sastrawan Lampung. Pada harian umum Bandarlampung News No.34 Thn 23—29 Januari 2003, Syaiful memberikan komentar tentang proses kreatif Edy Samudra Kertagama. Menurut Syaiful membaca puisi Edy, pembaca diajak untuk melihat fenomena-fenomena sosial yang ada di negeri ini, tentang tragedi kekerasan, ketidakadilan dan nasib kaum marjinal yang terpinggirkan.

Syaiful Irba Tanpaka juga memberikan komentar tentang ‘Paus Sastra Lampung’ Isbedy Stiawan. Pada harian Simponi, 18 November 1992, Syaiful menanggapi manuskrip Isbedy yang berjudul “Dunia Lipstik”. Menurut Syaiful, Isbedy dalam manuskripnya mengisahkan tentang kegusaran yang memanggang hati nuraninya, sebagai sikap keprihatinan penyair terhadap mengeringnya nilai-nilai kehidupan. Lewat sajak-sajaknya, Isbedy mencoba menyentuh hati nurani yang terdalam.

Demikianlah dedikasi Syaiful Irba Tanpaka yang telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan kesenian di lampung.  Kini ia lebih fokus pada pekerjaannya di Dinas Pendidikan provinsi Lampung dan berkarya. Nah, Soal karya, beliau memang dikenal multi talent. Selain menulis puisi dan cerpen, ia juga adalah produser film, pembina teater anak, penulis naskah, esei dan opini. Cerpen terbarunya adalah Pembunuh Kerinduan yang dipublikasikan di lampung Post. beberapa cerpennya terhimpun dalam buku "Dunia Yang tidak pernah menjadi tua."

Kumpulan Cerpen terbaru Syaiful Irba Tanpaka

1. Puisi

• Nyanyian Tanah Putih “Antologi Puisi Penyair Muda Lampung”
• Memetik Puisi dari Udara,
• Jung “Segabung Puisi Penyair Lampung”

2. Cerpen
“Tembok”, Suara Karya, Minggu 1 Mei 1983.
“Potret Perjalanan Diah”, Lampung Post 13 Juni 1993
“Gaun”, Suara Karya, Minggu 30 Oktober 1983.
“Sebuah Sisi Pertemuan”, Swadesi, 18 Oktober 1984.
“Sandal Jepit”, Lampung Post, Senin 18 November 1984.
“Helma”, Lampung Post, Senin 14 Agustus 1989.
“Apakah (+) Apakah (-)”, Media Komunikasi, Edisi IV Oktober 1989.
“Lelaki di Sebuah Taman”, Lampung Post, Sabtu, 9 Februari 1991.
“Dalam Gemilang Takbir”, Lampung Post, Sabtu, 18 Maret 1994.
“Rampok”, Lampung Post, 10 maret 1996.
“Ritus Buka Tahun”, Lampung Post, 10 Januari 1999.

3. Esai

• “Kebangkitan Kesenian Lampung” Sumatera Post, 5 Juli 2004.
• “Cak Nun dan Pencekalan” Lampung Post, 15 Juli 1995. 
• “Amnesia Kota Tapis” Lampung Post, 5 Juli 2004.
• “Kota Dalam Nuansa Penyair” Lampung Post, 14 April 1993. 
• “Lorong Kekerasan dalam Puisi” Sinar Pagi, 5 Oktober 1999.
• “Tuan itu Bernama waktu” Lampung Post. 5 Mei 2002.
• “Kenapa Harus Seni Tradisi” Lampung Post, 18 Januari 2004. 
• “Memotret Sufisme di Tangan Penyair Sebuah Retorika” Berita Buana, 25 Oktober 1988.
• “Mengenal Sastra Lisan Daerah Lampung” Swadesi, 3 Februari 1991.

sumber:
arahlautlepas.blogspot.com

Isbedy Stiawan ZS: Menuju Kota Lama, Pagi, Lalu Cinta.

Isbedy Stiawan ZS, Paus Sastra Lampung

Lebih dekat dengan Isbedy Stiawan ZS

Era 80-an menjadi penanda dimulainya sastra modern di Lampung. Isbedy Stiawan Z.S. adalah salah satu sastrawan yang menandai geliat itu bersama Iwan Nurdaya Djafar, Sugandhi Putra, Achmad Rich (Alm), Dadang Ruhiyat, Juhardi Basri, dan Hendra Z. Babakan sastra modern di provinsi ini mencatat nama-nama itu sebagai penyair angkatan 80-an.

Kini, satu-satunya penyair generasi 80-an yang terus berkarya, baik puisi maupun prosa, adalah Isbedy. Selain terdokumentasi di majalah sastra dan media massa, karya Isbedy juga terkumpul dalam sejumlah antologi puisi dan cerpen. Dari banyaknya karya yang dipublikasi maupun disatukan dalam antologi, bisa dikatakan Isbedy adalah sastrawan di Lampung yang paling produktif. Tentu, produktivitas yang dibarengi kualitas karya.

Daya tahan, konsistensi, kekuatan, dan totalitas kepenyairan yang membuat Paus Sastra Indonesia H.B. Jassin menjulukinya Paus Sastra Lampung. "Saya sendiri tidak tahu mengapa Jassin menyebut demikian. Bagi saya, karya lebih penting, di atas segala julukan," ujarnya.

Isbedy Stiawan Z.S. lahir di Tanjungkarang, 5 Juni 1958. Juni lalu, usianya memasuki setengah abad. Separo hidupnya diabadikan untuk sastra; sejak 1979 mulai menggeluti tulis-menulis. Tahun 1979, cerpen pertamanya dimuat di media massa nasional. "Cerpen itu mengangkat kehidupan pedagang kaki lima yang berhadapan dengan petugas ketertiban umum," ujarnya.

Tahun 1981-an, Isbedy mulai menulis puisi. Pada masa itu karyanya terpublikasi di media massa terbitan Jakarta seperti Pelita, Yudha Minggu, Swadesi, Simponi, Berita Buana, dan Merdeka. Gairah kepenyairan Isbedy terus tumbuh. Tahun 1983, ketika berlangsung Forum Puisi Indonesia 83, yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta, Isbedy tercatat sebagai salah satu penyair yang mengikuti acara itu. Dari luar Lampung ada penyair Afrizal Malna, Kristianto Agus Purnomo (Kriapur), Oewik Sanuri Emwe, dan B.Y. Tand.

Forum Puisi Indonesia 83 memompa gelora Isbedy. Karya-karyanya makin subur di media massa nasional. Ia pun tercatat sebagai salah satu penyair masa depan. Ini antara lain yang bisa disimpulkan dari kesertaan Isbedy dalam Forum Puisi Indonesia 87--bersama Iwan Nurdaya dan Sugandhi Putra. Acep Zamzam Noor, Nirwan Dewanto, dan Soni Farid Maulana juga tercatat sebagai penyair yang mengikuti gelaran tersebut.
Sutardji Calzoum Bachri dan Abrar Yusra, dua penyair yang membahas puisi-puisi Forum Puisi Indonesia 87, menyebut Isbedy sebagai salah satu penyair yang menampakkan kematangan.

Kumpulan Cerpen Terbarunya

Pilihan Hidup
Sastra adalah pilihan hidup. "Bersastra itu pilihan luar biasa. Di kala orang tertidur, kita malah khusyuk berkarya. Sastra pada akhirnya memang proses sepanjang hidup," ujar Isbedy.

Sastra sebagai pilihan bukan sekadar ungkapan. Pernyataan itu bukan hanya terasa dalam puisi-puisi Isbedy yang dikemas lirik dengan persona pertama, "aku". Pernyataan itu terlihat dari konsistensi Isbedy pada sastra hingga ia membulatkan tekad keluar dari pegawai negeri sipil pada awal 80-an.

Untuk karya, Suminto A. Sayuti, Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dalam antologi Kota Cahaya (2005), menilai puisi-puisi Isbedy berbicara tentang manusia konkret. Puisi-puisi Isbedy, papar Suminto, merupakan penjelajahan batin yang terlunta, soal penempuhan lekuk-liku kehidupan, dan dukacita yang berkelindan: Sajak-sajak Isbedy menampilkan suasana "sunyi dan terasing".

Hamparan "laut", "pulau asing" "rumah yang memendam kesepian" dalam sajak Perjalanan Pelaut, misalnya, mengguatkan kesunyian yang pedih itu. Begitu juga ketika tinggal pakaian selembar di tubuh, ketika kutinggalkan rumah yang menabung sunyi. Tiada tangan memberi salam, tiada sapa bagi lambaian (sajak Aku Menanam Diri), kelirihan dari sebuah pilihan bersastra terasa begitu kuat.

"Saya ingin berdialog dengan kehidupan dan sastra adalah mediumnya. Berdialog dengan pembaca lalu pembaca berdialog dengan sastrawan lewat karya," ujar Isbedy.

Yang terasa kemudian adalah konsistensi berkarya seorang Isbedy Stiawan Z.S. Ia bukan sebatas penyair yang merajut bunyi dalam larik puisi. Isbedy juga penginspirasi penyair muda berkarya di level nasional. Tidak heran jika kini Lampung dikenal sebagai "Negeri Para Penyair" di jagat sastrawan Indonesia. Ini semua tidak lepas dari kerja-kerja Isbedy menggeliatkan dunia kepenyairan Lampung.

Seperti sastrawan lain, Isbedy juga tidak ingin berkarya sendiri. Ia ingin menebarkan gairah susastra pada orang lain, pada anak-anak di negeri Lampung. Isbedy juga ingin Lampung berjaya di dunia sastra.
Tidak mudah memang mewujudkannya. "Perlu kepedulian dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Kita bisa melihat Riau yang sangat peduli pada Sutardji. Di Riau juga ada award pada dunia sastra. Ini sangat mendorong proses kretif dan kerja-kerja kesenian yang berkualitas." ujarnya.

Menuju Kota Lama

Memasuki usianya yang ke 56, penyair produktif ini kembali meluncurkan buku kumpulan puisinya berjudul Menuju Kota Tua. Buku terbitan Siger Publisher berkerjasama dengan Lamban Sastra. Sebanyak 89 puisi Isbedy yang ia tulis sejak 5 tahun lalu terkumpul dalam buku ini
Isbedy menjelaskan, buku puisi terbarunya ini merupakan kado untuk hari jadinya yang ke-56 dan dicetak tidak banyak. “Saya ingin mengucapkan rasa syukur dengan meluncurkan buku puisi, karena saya merasa ‘penyair’ dibanding ‘cerpenis’,” ucap Isbedy yang tahun lalu meluncurkan Kitab Cerpen Perempuan di Rumah Panggung.

Konon pada peringatan hari kelahirannya tahun ini, ia berencana menggelar acara “56 Tahun Isbedy Stiawan ZS” sebagai upaya introspeksi atas anugerah umur yang diberikan Tuhan. Perayaan 56 tahun tersebut, rencananya akan di isi testimoni, pembacaan karya, dan diskusi.

“Ya saya memang punya rencana menggelar acara untuk memperingati kelahiran saya. Ide ini muncul dari ngobrol dengan Syaiful Irba Tanpa dan Arya Winanda. Semoga saja terlaksana, meski tidak pada saat 5 Juni,” jelas pria kelahiran Tanjungkarang (lampung) ini.

Menurut sastrawan “akumni” Forum Puisi Indonesia ’87 ini, menjaga energi dan produktivitasnya karena kesungguhan dan disiplin. “Tanpa disipilin dan sungguh-sungguh, rasanya saya sudah lama ‘mati’ sebagai sastrawan,” tegasnya.

Isbedy tidak hendak bermain-main dengan dunia sastra. Mencita sastra merupakan pilihan hidupnya. Untuk itulah Isbedy berazam tidak akan pernah berhenti menulis karya sastra. “Saya teringat pesan Budi Darma melalui pesan pendek (SMS), bahwa menjadi penulis jangan sekali berhenti. Karena berhenti sekali, kita akan mati,” katanya mengutip ucapan penulis buku Olenka itu.

Puisi-puisi Isbedy menurut Manneke Budiman, kritikus dan juga dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia,, tegangan antar berbagai nuansa batin yang campuraduk ini dimanifestasikan dengan subtil lewat kata-kata kecil berkekuatan dahsyat. Hal inilah yang menjadi kekuatan pusisi-puisi Isbedy..

“Hampir semua sajaknya dibangun di persilangan hubungan antara seorang ‘aku’ dan seorang ‘kau’ yang bisa siapa saja, tetapi tak urung menghasilkan suatu komunikasi yang akrab dan personal antara penyair dan khalayaknya,” tulis Mannek Budiman mengomentari puisi Isbedy.

Dari Pangkor 
Untuk ketiga kali penyair Indonesia asal Lampung Isbedy Stiawan ZS diundang ke Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarbangsa di Pulau Pangkor, Perak Darulridzwan, Malaysia.11-14 Desember 2014. Festival Puisi dan Lagu Rakyat (Pulara) Antarbangsa yang ke 5 ini, adalah sebuah festival bergengsi di Malaysia. Penggagas sekaligu pelaksananya adalah sastrawan Malaysia penerima SEA Write dan pernah mengikuti progrsm IOWA di Amerika, Malim Ghozali PK. Penyair berjuluk Paus Sastra Lampung ini selain membacakan dua puisinya bertema kampung halaman, juga menjadi panelis/pembicara.


Pangkor adalah sebuah pulau yang dijadikan objek wisata di Perak, negara bagian Malaysia. Dari Kualalumpur sekitar 3 jam perjalanan menuju Ipoh. Kemudian dari Jetti Lumut menyeberang dengsn jetti atau motorboat sekitar setengah jam sampai ke Pulau Pangkor. Festival Pulara adalah salah satu untuk memrosikan pulau ini sebagai objek wisata. Kini wisatawan dari berbagai negara banyak berkunjung ke sini.

BIODATA

Nama: Isbedy Stiawan Z.S.
Lahir: Tanjungkarang, 5 Juni 1958
Alamat: Perumahan Beringin Raya, Bandar Lampung

Antologi Puisi
Kembali Ziarah, Daun-Daun Tadarus, Roman Siti dan Aku Selalu Mengabarkan (LSM Perempuan Damar, Bandar Lampung, Juli 2001), Aku Tandai Tahi Lalatmu (Gama Media, Januari 2003), Menampar Angin (Bentang Budaya, Oktober 2003), Kota Cahaya (Grasindo, Oktober 2005), Salamku pada Malam (Bukupop, April 2006), Laut Akhir (Bukupop, Januari 2007), Lelaki yang Membawa Matahari (Hikayat Publishing, Juli 2007), dan Setiap Baris Hujan (Bukupop, Juni 2008). Taman di Bibirmu (2011), Menuju Kota Lama (2014), Pagi Lalu Cinta.

Kumpulan Cerpen
Ziarah Ayah (Syaamil, Mei 2003), Bulan Rebah di Meja Diggers (Beranda, Agustus 2004), Dawai Kembali Berdenting (Logung Pustaka, November 2004), Perempuan Sunyi (Gama Media, Desember 2004), Dongeng Sebelum Tidur (Beranda, September 2004), Selembut Angin Setajam Ranting (LP Publishing House, April 2005), Seandainya Kau Jadi Ikan (Gramedia Pustaka Utama, Mei 2005), dan Hanya untuk Satu Nama (C Publising Bentang Pustaka, Oktober 2005). Perempuan di Rumah Panggung

Antologi Bersama
Dari Negeri Poci, Resonansi Indonesia, Angkatan 2000, Horison Sastra Indonesia: Kitab Puisi, Hijau Kelon dan Puisi 2002 (Penerbit Buku Kompas, 2002), Puisi Tak Pernah Pergi (Penerbit Buku Kompas, Juli 2003), 20 Tahun Cinta (Senayan Abadi, Juli 2003), Wajah di Balik Jendela (Lazuardi, Agustus 2003), dan lain-lain.

Sumber:
Heri Wardoyo, dkk. 2008. 100 Tokoh Terkemuka Lampung, 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Bandar Lampung: Lampung Post. Hlm. 328-330.
http://www.teraslampung.com

DKL YANG REALISTIS DAN TIDAK AHISTORIS

Oleh: Bagus “Avip” S Pribadi
(Musisi, Ayahnya Inis, Osy, dan Ufay)

Tulisan ini tidak diniatkan untuk menanggapi atau pun menyetujui tulisan-tulisan sebelumnya yang telah dipublikasi oleh Lampung Post pada rubrik opini yang berkaitan dengan Dewan Kesenian Lampung (DKL), seandai pun tulisan ini bersinggungan dengan isu dan pandangan sebelumnya, itu lebih merupakan respon atas “bacaan” saya selama ini. Tulisan ini lebih diikhtiarkan untuk mencoba menyusun dan merumuskankan kembali fungsi, peran dan posisioning DKL dalam upaya membangun kesenian dan kebudayaan (di) Lampung.

Tidak lama lagi, kemungkinan besar pada Bulan Februari 2015 ini, Dewan Kesenian Lampung (DKL) akan menyelenggarakan hajat rutin berupa Musyawarah DKL. Penyambutan hajat tersebut tampak cukup meriah dengan berbagai bumbu yang menarik; mulai dari penyingkapan calon Ketua Umum, kelayakan Ketua dan Pengurus Harian, sampai perlunya perbaikan tata kelola organisasi DKL. Di luar itu, ada juga yang menuntut perubahan secara radikal terhadap bentuk dan posisioning Dewan Kesenian Lampung yang ada pada saat ini.

Untuk Apa DKL ada?
Bagi saya, terlepas dari teks dan berbagai panduan organisasi yang terdapat dalam AD/ART Dewan Kesenian Lampung, pertanyaan tentang “untuk apa DKL ada?” adalah hal mendasar, yang bila dapat kita rumuskan jawabannya dengan tepat, dapat menjadi hal yang tak terbantah bagi gerak dan langkah menuju kebaikan DKL ke depan. Berbagai pandangan yang mengemuka, baik yang berupa ide tentang perlu adanya “lembaga kesenian yang baru” maupun yang menyoal kinerja dan tata kelola DKL saat ini, sedikit banyak tentunya memiliki relevansi dengan pertanyaan di atas.

Agar tidak ahistoris, jawaban atas pertanyaan tersebut mestinya juga memuat “rangkaian perjalanan” DKL dari mula hingga saat ini. Apakah “rangkaian perjalanan” tersebut mengandung “cacat bawaan” atau justru memuat cerita-cerita evolutif yang menjadi petunjuk arah bagi terwujudnya DKL yang gemilang, bukanlah hal itu yang akan dikemukakan. 

Meniti kembali jejak yang ada, juga bukanlah sebentuk kekangenan atas masa lalu atau mengidentifikasi perihal adanya “cacat bawaan”, tapi lebih dimaksudkan untuk membangun ruang dialog yang wajar tanpa mengabaikan sejarah yang ada. Dari hasil dialektika yang terjadi, diharapkan dapat menghasilkan ‘kondisi baru’ yang utuh dan susunannya merupakan cerminan dari kehendak bersama.

Sebagai organisasi yang diniatkan untuk memajukan kebudayaan dan kesenian (di) Lampung, DKL lahir dengan “menumpang” rahim kekuasaan (pemerintah). Sebagai “bayi dari rahim kekuasaan”, DKL sejatinya memiliki watak ganda: secara organisatoris berwatak birokratis dan “ekslusif”, sedangkan secara filosofis (sebagaimana watak “seniman” pada umumnya) memiliki watak yang humanis dan “inklusif”. Dua watak inilah, berdasarkan asumsi saya, yang secara terus-menerus berproses dalam upaya membangun “citra diri” Dewan Kesenian Lampung: individu yang mulanya birokratis berupaya tampak humanis, dan individu yang mulanya humanis mulai “beradaptasi” menjadi lebih birokratis.

Pada kutub birokratis, keberadaan DKL lebih dihasratkan untuk menjadi “roda penggerak” bagi berbagai aktivitas dan kegiatan kebudayaan dan kesenian yang berhubungan dengan agenda-agenda pemerintah. Sedangkan pada kutub lainnya, keberadaan DKL seharusnya lebih dimaknai sebagai “rumah bersama” bagi kalangan seniman dalam mewujudkan ekspresi diri dan mengatasi berbagai kendala yang menghambat ekspresi diri tersebut. Fakta ini, tanpa bermaksud melakukan dikotomi, secara obyektif telah membentuk kebiasaan-kebiasaan dan membangun “karakter” organisasi bagi Dewan Kesenian Lampung.

Dari dua kutub yang ada dalam gerak sejarah organisasi DKL tersebut, menjadi tidak adil bila kita menilai DKL hanya dari satu perspektif saja. Karena bagaimanapun, segala capaian yang telah dihasilkan oleh DKL hingga saat ini, mau tidak mau merupakan capaian yang didalamnya terdapat “saham” dari tangan kekuasaan yang membuka berbagai akses sumber daya, terutama sumber daya keuangan. Lalu pertanyaannya, apakah kondisi DKL sejak mula hingga saat ini adalah bentuk yang ideal? Bagi saya, jawabannya tentulah belum ideal. Namun, agar pikiran kita yang ideal tidak berubah menjadi utopis, ada baiknya kita mencari bentuk-bentuk organisasi kesenian yang ada dan kita anggap ideal serta “serupa” dengan DKL untuk diperbandingkan dengan kondisi obyektif DKL pada saat ini, sehingga segala macam tuntutan ‘ideal’ itu tidak menjadi sia-sia, terkesan visioner tapi meraba-raba.

Menuju DKL yang realistis
Bila kita bandingkan DKL dengan berbagai organisasi serupa, dalam artian ketergantungan yang cukup besar terhadap kekuasaan atas berbagai sumber daya, maka dapat saya duga pastilah memiliki watak organisasi yang serupa dengan DKL, walau pun mungkin sedikit berbeda dalam proses pengelolaan organisasinya. Anggapan-anggapan perihal DKL yang lebih memfungsikan dirinya sebagai event organizer dan donatur bagi aktivitas kesenian, bagi saya juga tidak sepenuhnya salah. Karena memang pada faktanya, banyak kalangan seniman maupun komunitas kesenian yang punya harapan besar agar DKL memiliki kemampuan finasial untuk membiayai berbagai bentuk event kesenian yang mereka ikuti dan lakukan. Kemudian, terkait kritik terhadap keadilan distribusi sumber daya dari DKL, di mana ada anggapan bahwa hanya seniman “top” saja yang mampu mengakses sumber keuangan DKL, untuk hal ini pun saya tidak sepenuhnya menyalahkan.

Bagi saya, bila kita mampu secara obyektif mengikuti dan mencermati dengan jernih “rangkaian perjalanan” DKL selama ini, pastilah kita dapat secara utuh menilai dengan pikiran yang realistis. Pikiran realistis tersebut bukanlah cerminan bahwa saya anti-perubahan dan lebih menjunjung status quo, tapi lebih menyiratkan kehendak saya untuk “berdamai” dengan kondisi obyektif yang ada dalam tubuh DKL. Kondisi “berdamai” dengan realitas artinya menyadari bahwa DKL sebagai organisasi yang lahir menumpang dari “rahim” kekuasaan, sudah dari mula secara “genetis” membawa watak birokratis.

Berdasar fakta yang ada, maka perubahan-perubahan yang kita harapkan terjadi pada diri DKL pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh “kehendak” yang diinginkan oleh pemangku kekuasaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan bargaining position DKL yang rendah terhadap pemerintah, terutama bila berhubungan dengan segala akses sumber daya yang ada pada kekuasaan. Oleh karenanya, kepemimpinan DKL yang memiliki akses terhadap kekuasaan bukanlah hal yang remeh-temeh dan tidak penting, hadirnya kepemimpinan yang memiliki akses terhadap berbagai sumber daya sama pentingnya dengan membangun tata kelola organisasi yang demokratis dan humanis.

Berpikir realistis bisa jadi merupakan hasil dari proses dialog yang terjadi dalam tubuh Dewan Kesenian Lampung. Kompromi terhadap agenda kebudayaan dan kesenian yang telah dirancang oleh pemerintah, baiknya dimengerti sebagai sebuah strategi untuk menunjang berbagai tujuan “ideal” dari DKL dan semua stakeholder yang ada. Toh pada tataran operasional, DKL tetap bisa secara mandiri memberi ide kepada kekuasaan sekaligus juga dapat merancang dan melakukan berbagai upaya bagi terwujudnya kepentingan bersama kalangan seniman.

Perubahan terhadap DKL tanpa memperhitungkan dan berkompromi dengan kondisi obyektif yang ada, akan menjadi blunder dan bisa saja “menghilangkan” fungsi dan peran DKL yang telah dilakukan selama ini. Saya lebih sependapat dengan ide perlu adanya “reposisi” fungsi dan peran Dewan Kesenian Lampung. Selama ini memang DKL sepertinya memiliki “dwifungsi” dalam arti berposisi sebagai “penonton” sekaligus sebagai “pemain”, yakni: Selain membuka ruang bagi ekspresi kesenian, DKL juga banyak mengisi ruang ekspresi kesenian dimaksud.

Ke depan, posisi DKL yang realistis adalah lebih memaknai dirinya sebagai fasilitator bagi kehendak bersama kalangan seniman. Hiruk-pikuk dan gegap-gempita yang terjadi menjelang Musayawarah DKL saat ini, menurut penilaian subyektif saya lebih disebabkan adanya beberapa kehendak dari sebagian kalangan yang merasa kepentingannya tidak terakomodir. Oleh karenanya, hasil dari Musyawarah DKL harus mampu mencerminkan kehendak bersama kalangan seniman untuk secara kolektif membenahi dan mengatasi persoalan obyektif DKL.

Tabik

sumber: Opini 

Lampost, 4 Februari 2015

Sengketa AD/ART DKL, Tidak Konstitusional

M Sidik Mustofa
Penyair

OBJEK perselisihan itu harus diselesaikan dengan mengedepankan kebersamaan karena sudah ada jalur dan tata caranya. Satu aspek itu tetap membawa konsekuensi berupa membawa beban jika hak suara di dalam Dewan Kesenian Lampung (DKL) selalu dipaksakan dengan berpikir seperti yang dilansir Hermansyah GA dalam tulisannya Dongeng DKL yang Penuh Cinta-Ceria. (Lampost, 10/02)

Dalam alinea ke delapan dengan mengaitkan dan atau menanggapi tulisan Saudara Juperta Panji Utama berbunyi: “Catatan saya terkait tulisan Juperta Panji Utama “Save DKL” (Lampost, 4/2) saya berharap ucapan itu hanya lelucon. Sebab, musyawarah DKL itu amanah AD yang berkekuatan hukum dengan peserta dan peninjau adalah orang-orang yang memiliki intregritas dan kapabel. Khawatir ada dugan keliru atas kalimat tersebut”.

Kemudian alenia berikutnya “Bijaksana itu pilihan, tua itu pasti.” Selalu menggiring opini yang bertentangan dengan alinea sebelumnya. Dengan demikian, banyak unsur-unsur dipaksakan dalam penyelenggaraan musyawarah DKL. Orientasi ini tidak mencerminkan konstitusi dalam menyelenggarakan musda DKL.

Jika dalam melaksanakan musyawarah DKL akan mencerminkan konstitusi, diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DKL, kata bijaksana tersebut akan mendapat dukungan dan sukses apabila musyawarah dilaksanakan dengan mengundang seluruh seniman, baik muda maupun tua, karena ukuran integritas dan kapabel tidak berdasarkan muda atau tua, ukurannya tidak ada, bahkan akan menjerumuskan hasil musyawarah itu sendiri.

Di dalam AD/ART DKL, disebutkan bahwa hak suara ada pada seniman dan atau pekerja seni person to person. Jadi, musyawarah itu akan sah jika seluruhnya diundang yang mempunyai hak suara. Konyolnya lagi penyelenggara selalu bersikukuh dengan kemunafikan dan bersembunyi di balik gelar kesarjanaan dan atau mantan anggota Dewan yang konon tidak mampu mengartikannya.

Salah satu potensi yang akan menggugurkan hasil musda DKL adalah jumlah seniman yang mempunyai hak suara tidak diundang, pengaruhnya sangat besar, peran penting yang pertama adalah sahnya musyawarah tersebut, jika tidak memenuhi kourum, akan sia-sia terlaksananya musyawarah, rentan akan gugatan hasil musda, berarti akan terjadi peristiwa tahun 1998 negeri ini di dalam Dewan Kesenian Lampung (DKL). Makin runcing konflik di rumah berwarna kunyit, pinjam kalimat Dana E Rachmat seorang perupa dalam tulisannya DKL, Rumah Berwarna Kunyit.

Kemarahan demi kemarahan telah terlontar pedas di berbagai media cetak, sosial, dan bahkan jelas perang dingin di antara seniman di Rumah Kunyit. Selama ini sering muncul keluhan-keluhan dengan menuding sistem yang tidak sempurna, bahkan foto fitnah sudah mulai digulirkan tetapi kita tetap harus memilih agar bisa melakukan perbaikan dan perubahan, kita tidak boleh menengok kebelakang yang penuh persoalan dan menimbulkan perpecahan.

Di sisi lain, Hermansyah GA lupa akan baju yang dikenakannya sekarang dan jangan bersembunyi di balik tulisan Iwan Nurdaya-Djafar yang sangat marah dalam tulisannya sehingga memberikan opsi penyelesaian yang berbeda dan memberikan tiga pilar sebagai penyelesaian Musyawarah Dewan Kesenian Lampung (MDKL). Sebab, yang dicita-citakan dalam pembentukan organisasi tersebut telah beralih fungsi. N

Tulisan #2
Membumikan DKL
Syaiful Irba Tanpaka
Sastrawan

DEWAN Kesenian Lampung (DKL) menjadi pembicaraan yang seksis. Berbagai gagasan pemikiran yang ideal konseptual hingga menyodorkan permasalahan yang terjadi pada tataran implementasi sistem, program dan SDM-nya, diwacanakan teman-teman seniman. Bersyukur Lampung Post mau memfasilitasinya secara netral, objektif, dan terbuka.

Dua tulisan terbaru dari Dana E Rachmat (DKL, Rumah Berwarna Kunyit), dan Hermansyah GA (Dongeng DKL yang Penuh Cinta-Ceria) merupakan tulisan yang “hanya” menyajikan pandangan DKL pada tataran ideal konseptual, tanpa menyentuh persoalan-persoalan empiris yang terjadi pada tataran implementasinya. Bahkan, ironisnya Hermansyah GA yang berharap tulisan Juperta Panji Utama (#Save DKL atau Musyawarah Dagelan, 4/2) hanya sebuah lelucon dengan menuliskan bahwa “Musyawarah DKL itu amanah AD yang berkekuatan hukum”, tapi judul tulisannya menganggap DKL sebagai dongeng. Suatu hal yang paradoks! Lantaran pikiran-pikirannya menjadi surealis. Ya!

Untuk apa DKL ada? Pertanyaan ini menarik di bedah Bagus “Aviv” S Pribadi dalam tulisannya DKL yang Realistis dan Tidak Ahistoris (5/2), menyebutkan bahwa keberadaan DKL seharusnya lebih dimaknai sebagai “rumah bersama” bagi kalangan seniman. Itu berarti kiprah lembaga DKL mestilah mengakomodasi segenap potensi kesenian (seniman dan karya seninya) di Provinsi Lampung, baik dalam hal program maupun kesempatan berpartisipasi dalam kepengurusan sehingga seniman Lampung merasa memiliki DKL.

DKL: Kiambang di Air

Dalam AD/ART DKL jelas tertulis bahwa DKL merupakan mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan segenap potensi kesenian di provinsi Lampung, dengan peran sebagai fasilitator dan katalisator. Artinya, DKL memiliki visi meningkatkan kualitas seniman dan karya seni. Dua sasaran ini yang penting dicapai DKL dalam menjalankan kebijakan-kebijakan program kerjanya.

Namun, permasalahan timbul ketika mempertanyakan daulat DKL di kalangan seniman. Kenapa? Ini dimungkinkan lantaran AD/ART DKL yang bersifat tertutup dan eksklusif. Secara hierarki DKL tidak memiliki sentralistik, baik ke pusat maupun ke daerah kabupaten/kota. Tidak memiliki keanggotaan yang jelas, kecuali pengurus yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Lampung. DKL berdiri sendiri sebagai organisasi seniman tingkat provinsi. Bak kiambang di air; ke atas tak berpucuk ke bawah tak berakar.

Oleh karena itu, seiring laju reformasi dan perkembangan zaman yang menuntut keterbukaan serta partisipasi kalangan terkait, seniman harus melakukan perubahan-perubahan positif (ke arah yang lebih baik) bagi DKL. Terlebih visi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo saat ini ingin mewujudkan Lampung maju dan sejahtera. Maka setiap komponen masyarakat (termasuk DKL) mestilah mendukungnya. Jika tidak, DKL akan gagal menjalankan fungsinya.

Perubahan itu memang harus dimulai dari perubahan AD/ART DKL. Misalnya, bagaimana membentuk keanggotaan DKL di tengah masyarakat seniman sehingga DKL memiliki keanggotaan yang permanen. Bagaimana hubungan DKL dengan Dewan Kesenian Kabupaten/Kota tidak sekadar hubungan konsultatif dan koordinatif, tetapi melibatkannya sebagai anggota ex-officio. Ini akan membuat DKL berakar di kalangan seniman, selain akan memiliki peserta Musyawarah DKL yang jelas integritasnya sehingga DKL betul-betul menjadi “rumah bersama” para seniman, yang bukan sekadar slogan ataupun lipservis.

Perubahan harus menjadi nada dasar untuk DKL yang akomodatif dan berkembang sesuai harapan (bersama) seniman. Karena itu, membiarkan “cacat bawaan” (pinjam istilah Bagus “Aviv” S Pribadi) menjadi tato budaya di DKL, sama halnya dengan status quo. Yang positif harus dikembangkan, tapi kecelakaan sejarah harus direhabilitasi.

Perubahan Struktur DKL

Gagasan Iwan Nurdaya Djafar tentang Pusat Kesenian Lampung yang berisi Yayasan Kesenian Lampung (YKL), Akademi Lampung (AL), Badan Pengelola Gedung Kesenian Lampung (BPGKL), dan DKL (yang dikatakan Juperta Panji Utama menjadi tambun dan berebut dana APBD), bukanlah solusi terbaik untuk membuat DKL bersinar. Selain kedaluwarsa, lantaran (serupa) bentuk struktur Pentas Kesenian Lampung periode 1993—1996 (yang ternyata tidak berjalan), juga belum tentu bisa diterapkan secara baik. Sebab, kondisi Jakarta dan Lampung berbeda.

Karena itu, yang paling mungkin adalah menetapkan struktur DKL yang terdiri dari Badan Pembina (Akademi Lampung), Badan Pelaksana Harian (BPH), dan Anggota Ex-officio (yang terdiri dari ketua-ketua Dewan Kesenian Kabupaten/Kota).

Badan Pembina (Akademi Lampung) terdiri dari tokoh seniman budayawan ditambah tokoh eksekutif dan legislatif yang kelak bertugas memilih pengurus BPH, dan tanpa harus mendapat insentif bulanan.

Lantas bagaimana dengan yayasan dan gedung kesenian?
YKL dibentuk secara independen dengan para penanam saham untuk mendirikan perguruan tinggi kesenian. Sedang BPGKL; dibuat sebagai UPTD setelah dilakukan rehab dan pembangunan lanjutan atas gedung kesenian dimaksud. Semoga bermanfaat. Tabik pun.

sumber: Opini | Lampung Post, Jumat, 13 Februari 2015

Kenapa DKL Eksklusif?

oleh
Syaiful Irba Tanpaka
Sastrawan, Anggota Badan Pembina DKL

Kita (seniman Lampung) berpikir dan karena itu Dewan Kesenian: Lampung (DKL) ada. Saya coba mengadaptasi kalimat fenomenal Rene Descartes “Cogito ergo sum” (Aku berpikir dan karena itu aku ada). Setidaknya begitulah saya mengapresiasi tulisan Iwan Nurdaya Djafar (IND, Menuju Pusat Kesenian Lampung, Lampost, 19/1), Alexander Gebe (DKL Mau ke Mana?, Lampost 21/1), dan Juperta Panji Utama (JPU) (Selamat Lahir YKL, Lampost, 22/01), yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lembaga yang (seharusnya memang) menjadi kebanggaan seniman Lampung ini.

Meskipun kemudian saya membaca IND tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri. Atau mungkin waktu 21 tahun membuat ia berpandangan lain? Sebab, di awal pembentukan DKL, IND bersikeras untuk menolak keberpusatan bagi aktivitas kesenian. Karena itu, lahirlah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/423/B.III/HK/1993 Tanggal 17 September 1993 tentang Pengukuhan Pengurus Pentas Kesenian Daerah Lampung Periode 1993—1996, yang terdiri dari DKL, Yayasan Kesenian Lampung (YKL), dan Dewan Kehormatan Seniman Lampung (DKSL). Pentas dan bukannya pusat!

Padahal, waktu itu merujuk AD/ART Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) yang terdiri dari Akademi Jakarta (AJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan Yayasan Kesenian Jakarta (YKJ). Seperti Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ, sekarang Institut Kesenian Jakarta) merupakan perangkat YKJ yang pengelolanya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus YKJ.

Artinya, jika PKL jadi terbentuk, Badan Pengelola Gedung Kesenian (BPGK) (baiknya memang) merupakan perangkat dari YKL. Kita harapkan YKL juga mampu mendirikan Lembaga Pendidikan Kesenian Lampung (LPKL). Sebab, keberadaan LPKL ini tidak saja menjadi prestise bagi daerah, tetapi juga membuka kesempatan luas bagi para seniman Lampung dalam proses belajar dan mengajar dalam pendidikan formal.

Posisi dan Pengurus DKL

Menarik untuk dicermati dari tulisan JPU mengenai DKL tidak jelas menyatakan posisi. Hal yang sama ditulis Alexander Gebe apakah (DKL) sebagai lembaga mediasi antara seniman dan pemda, atau menjalankan program tertentu yang (pada implementasinya) tupoksinya sama dengan dinas/instansi lain yang menangani kesenian.

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, DKL adalah organisasi (kemasyarakatan) seprofesi. Sementara dalam teori non govermental organization (NGO), pola hubungan DKL dengan pemerintah daerah bersifat asosiatif dan independen, adapun tujuannya membangun iklim berkesenian yang kondusif, meningkatkan apresiasi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan hidup seniman.

Peran sebagai katalisator dan fasilitator segenap potensi kesenian yang dijalankan DKL merupakan upaya-upaya pengembangan aktivitas, produktivitas, kualitas karya seni, serta meningkatkan wawasan seniman. Dengan demikian, yang menjadi sasaran binaan DKL cukup jelas, sehingga tidak overlap dengan lembaga atau dinas/instansi lain.

Karena itu pengurus DKL, khususnya mulai dari ketua harian, sekretaris, bendahara, dan jajaran ke bawahnya lazimnya adalah orang-orang yang tidak saja memiliki kepedulian terhadap perkembangan seni budaya, tetapi juga mau dan mampu berpikir secara manajerial. Punya waktu luang untuk betul-betul mengurus DKL. Sebab, jika hanya cepat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, tetapi lamban bertindak untuk kemaslahatan publik, terlebih lagi pinjam ungkapan pelukis Pulung Swandaru, (hanya) menjadikan DKL sebagai sawah ladang, (atau mempertahankan status quo), pertanyaan kita tentu sama seperti Gebe; DKL Mau ke Mana?

Lain halnya memilih ketua umum. Sejak DKL berdiri ada semacam konsensus, sebagaimana dalam tulisan saya, DKL dan Gedung Kesenian Lampung (Lampost, 10/10/2014), bahwa ketua umum DKL mestilah memiliki kepedulian terhadap pengembangan seni budaya, memiliki posisi strategis dan akses ke berbagai kalangan, serta mendapat persetujuan gubernur Lampung. Oleh sebab itu, sekadar pandangan yang perlu dipertimbangkan oleh ketua umum DKL yang baru nanti, terlebih jika tokoh itu dekat dengan pusat kekuasaan.

Karena itu, agar DKL lebih eksis dan mencor (pinjam istilah JPU) di tingkat nasional, memilih ketua harian mestinya ialah juga tokoh seniman Lampung yang tidak duduk di pemerintahan atau PNS. Hal ini untuk menghindari dualisme kepentingan, sehingga DKL benar-benar terurus dan tidak menjadi sosok yang hidup sungkan mati tak mau. Sebagai pelaksana sehari-hari ketua harian harus gesit, suka blusukan, serta memahami situasi dan kondisi untuk mengambil langkah-langkah strategis setelah melapor dan mendapat persetujuan dari ketua umum.

Perubahan AD/ART DKL

Perubahan AD/ART DKL sangat urgen dilakukan. Bukan saja untuk mewujudkan gagasan tentang PKL, atau menjadikan pengurus DKL dipilih oleh badan pembina seperti yang disarankan Gebe dan JPU, tetapi lebih dikarenakan (mungkin) satu-satunya organisasi yang belum tersentuh reformasi. Sebab, AD/ART DKL sekarang bersifat tertutup. Artinya, tidak ada pasal yang dengan jelas menyebutkan kriteria seniman yang harus diundang mengikuti musyawarah DKL (MDKL). Sementara pola hubungan dengan dewan kesenian kabupaten/kota hanya bersifat koordinatif dan konsultatif. Dengan demikian, kebijakan DKL tidak memiliki pengaruh absolut bagi dewan kesenian kabupaten/kota, sebagaimana organisasi-organisasi yang memiliki hirarki kepengurusan, mulai dari DPP hingga dewan pimpinan tingkat kecamatan.

Akibatnya, di satu sisi panitia MDKL dengan leluasa dapat mengundang mayoritas seniman yang akan mendukung rencana dan kepentingannya, dengan imbalan kemungkinan jadi pengurus. Lantaran hal inilah lahir anekdot buat DKL bahwa kalau mau jadi pengurus DKL harus jadi pengurus terlebih dahulu. Nah loh....

Sementara di lain sisi, seniman-seniman yang berada di luar kepengurusan bereaksi, mulai dari marah, kecewa, hingga apriori. Merasa tanpa DKL pun tetap bisa berkarya, berkreasi, dan berkesenian. Yang agresif menunjukkan ketidakpuasannya dengan aksi. Ini menjadi satu di antara banyak alasan kenapa MDKL sering berjalan panas dan tegang. Lantaran seniman di luar kepengurusan merasa jauh dari lembaga yang semestinya memperjuangkan hak-hak mereka.

Eksklusivisme serupa ini tentu saja harus segera disudahi. Perubahan AD/ART yang lebih terbuka mesti dilakukan. Kalau tidak, keberadaan DKL yang diamanahkan sebagai wadah kebersamaan seniman yang saling asah, asih, dan asuh justru akan sebaliknya; menjadi sebab perpecahan seniman. Tabik.

sumber: Opini | Lampung Post, Kamis, 29 Januari